Blog Posts

Isu mengenai “potongan” atau pungutan liar (pungli) dalam pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) adalah rahasia umum yang sangat menyakitkan bagi para pendidik. Istilah “lendir” atau “uang pelicin” ini merujuk pada praktik oknum yang memotong hak guru dengan dalih biaya administrasi, mempercepat pemberkasan, atau sebagai “tanda terima kasih” kepada oknum di dinas terkait.

Berikut adalah analisis kritis mengenai fenomena “Mafia Sertifikasi” dan bagaimana praktik ini merusak marwah pendidikan:

---

1. Anatomi Praktik Pungli Sertifikasi

Praktik ini biasanya terjadi secara sistematis dan memanfaatkan celah birokrasi yang panjang. Beberapa modus yang sering ditemukan antara lain:

• Biaya Pemberkasan/Validasi: Oknum meminta sejumlah uang agar data guru di Dapodik segera “valid” atau “hijau” di info GTK. Guru yang khawatir tunjangannya tidak cair karena kendala teknis sering kali terpaksa membayar.

• Pemotongan Langsung oleh Oknum Kolektif: Pungutan yang dikoordinir secara kolektif di tingkat sekolah atau kecamatan dengan dalih uang operasional untuk mengurus berkas ke tingkat kabupaten/kota.

• Syarat Administrasi yang Dibuat Sulit: Oknum sengaja mencari-cari kesalahan dalam berkas administrasi guru, lalu menawarkan “solusi instan” dengan imbalan sejumlah uang.

2. Mengapa Guru Rentan Menjadi Korban?

Ada faktor psikologis dan sistemik yang membuat guru sulit melawan praktik ini:

• Ketakutan akan Keterlambatan Cair: TPG sering kali menjadi tumpuan ekonomi guru (terutama untuk membayar cicilan atau biaya sekolah anak). Ketakutan bahwa tunjangan “nyangkut” membuat guru lebih memilih memberi sedikit uang daripada tidak cair sama sekali.

• Budaya “Pewajaran”: Karena sudah terjadi bertahun-tahun, banyak guru menganggap potongan Rp50.000 hingga Rp500.000 sebagai hal yang lumrah dan wajar sebagai biaya “lelah” petugas.

• Lemahnya Perlindungan bagi Pelapor: Guru yang vokal melaporkan pungli sering kali justru dikucilkan oleh rekan sejawat atau bahkan diintimidasi secara karir oleh atasan.

---

Perbandingan: Alur Ideal vs. Alur “Mafia” Sertifikasi

---

3. Dampak Destruktif bagi Dunia Pendidikan

Praktik ini bukan sekadar masalah pencurian uang, tapi serangan terhadap integritas:

1. Guru Kehilangan Marwah Moral: Bagaimana guru bisa mengajarkan kejujuran dan anti-korupsi kepada siswa jika mereka sendiri menjadi bagian (korban atau pelaku) dari ekosistem pungli?

2. Kualitas Hidup Guru Tidak Meningkat: Tujuan TPG adalah meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Jika dipotong, esensi dari tunjangan tersebut menjadi tidak maksimal.

3. Apatisme terhadap Sistem: Guru menjadi apatis terhadap kebijakan pemerintah karena menganggap setiap kebijakan baru hanya akan menjadi ladang pungli baru bagi oknum birokrasi.

4. Solusi: Digitalisasi yang Manusiawi dan Transparan

Untuk memberantas mafia ini, diperlukan langkah radikal:

• Penyederhanaan Birokrasi (Zero Human Touch): Semakin sedikit interaksi fisik antara guru dan petugas dinas dalam urusan pemberkasan, semakin kecil peluang pungli. Sistem harus benar-benar otomatis berbasis kinerja di platform digital.

• Kanal Pengaduan Anonim yang Efektif: Pemerintah perlu menyediakan kanal pelaporan (seperti LAPOR! atau fitur pengaduan di PMM) yang menjamin kerahasiaan identitas guru pelapor secara absolut.

• Sanksi Pemecatan bagi Oknum: Tidak boleh ada toleransi. Oknum dinas atau oknum guru yang menjadi “penarik upeti” harus diberikan sanksi berat hingga pemecatan untuk memberikan efek jera.

---

Kesimpulan

Tunjangan profesi adalah hak atas keringat guru, bukan “hadiah” dari birokrasi yang bisa dipotong seenaknya. Membiarkan mafia sertifikasi tetap tumbuh sama saja dengan memelihara kanker di jantung pendidikan kita. Guru harus berani berserikat untuk menolak, dan pemerintah harus menjamin keamanan mereka yang jujur.

Menurut Anda, apakah sistem digitalisasi (seperti PMM/e-Kinerja) saat ini sudah membantu mengurangi potensi pungli tersebut, atau justru memunculkan modus baru karena kerumitan teknisnya?