Mogok Kerja yang Dikriminalisasi: Mengapa Organisasi Justru Menyalahkan Guru yang Mogok Mengajar Demi Menuntut Hak Gaji yang Menunggak Berbulan-bulan?

Menuntut hak paling mendasar—yaitu upah setelah mengeluarkan cucuran keringat—adalah prinsip keadilan yang universal. Namun, dalam ekosistem pendidikan kita, aturan ini sering kali diputarbalikkan secara sadis. Ketika guru honorer atau guru swasta di daerah memutuskan untuk melakukan aksi mogok mengajar sebagai langkah pamungkas karena gaji mereka menunggak berbulan-bulan, mereka justru berada di ujung tanduk hukum. Mereka dikriminalisasi, dituduh menelantarkan anak didik, bahkan diancam pemecatan sepihak.

Tragedi terbesar dalam skenario ini bukanlah kejamnya birokrasi sekolah atau yayasan, melainkan sikap Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi profesi. Bukannya mengirimkan tim kuasa hukum untuk membela hak hidup anggotanya, elit pengurus organisasi daerah kerap kali bertindak sebagai perpanjangan tangan penguasa. Mereka justru mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan guru, menyalahkan aksi mogok, dan menuntut guru untuk kembali bekerja tanpa kejelasan hak. Mengapa organisasi yang lahir dari rahim perjuangan ini justru memilih bersekutu dengan penindas ekonomi anggotanya sendiri?

1. Narasi Manipulatif “Dedikasi Tanpa Batas” demi Menjaga Muka Birokrasi

Senjata utama yang digunakan oknum pengurus daerah untuk membungkam aksi mogok kerja guru adalah manipulasi moral. Saat ada guru yang berteriak kelaparan karena haknya ditahan, organisasi akan langsung memutar kaset lama tentang “pahlawan tanpa tanda jasa”, “keikhlasan mendidik”, dan “dosa moral menelantarkan generasi bangsa”.

Romantisasi Kemiskinan: Elit organisasi yang hidup mapan dengan tunjangan struktural dengan tega meminta guru honorer berpenghasilan ratusan ribu rupiah untuk tetap “ikhlas” berkorban. Narasi ini sengaja dipelihara agar borok tata kelola anggaran dinas atau yayasan tidak meledak menjadi isu nasional.
Tameng Nama Baik Daerah: Pengurus PGRI yang merangkap jabatan di Dinas Pendidikan (gejala kompromi “Kursi Basah”) merasa bahwa aksi mogok kerja guru akan merusak citra dan rapor mutu pendidikan daerah di mata pemerintah pusat. Demi menyelamatkan muka sang Kepala Dinas dan Bupati, guru yang menuntut isi perutnya sendiri distempel sebagai oknum yang “tidak loyal dan tidak profesional”.

2. Ketakutan Organisasi Terhadap Klausul “PNS/ASN Dilarang Mogok Kerja”

Secara regulasi formal, aturan hukum di Indonesia memang sangat tidak ramah terhadap aksi industrial di sektor pelayanan publik, khususnya bagi aparatur sipil negara. Regulasi kedinasan sering kali ditafsirkan secara kaku bahwa ASN/PPPK—dan merembet ke guru honorer sekolah negeri—tidak memiliki hak untuk melakukan mogok kerja secara kolektif.

Ketakutan hukum inilah yang membuat pengurus daerah langsung mengambil jarak aman. Daripada repot-repot melakukan eksaminasi hukum atau mengajukan nota keberatan formal bahwa “mogok mengajar terjadi akibat force majeure ekonomi akibat kelalaian negara membayar upah,” elit organisasi memilih cari aman dengan mengeluarkan draf imbauan normatif agar guru ‘menempuh jalur dialogis yang santun’. Jalur dialogis yang terbukti mandul dan hanya menjadi taktik mengulur waktu pihak manajemen sekolah.

3. Ketimpangan Advokasi: Elit Kaya yang Buta Huruf Terhadap Realita Perut Lapar

Apatisme organisasi dalam merespons kriminalisasi guru mogok ini tidak bisa dilepaskan dari jurang sosial yang menganga antara pengurus pleno dengan guru di akar rumput.

Profil Pengurus Pleno Kabupaten/Kota	Realita Guru Honorer/Swasta Akar Rumput
Menerima gaji pokok PNS golongan IV plus tunjangan sertifikasi tepat waktu setiap tanggal 1.	Gaji Rp 300.000 hingga Rp 700.000 per bulan yang sering ditunda hingga 3–5 bulan sekali.
Menikmati fasilitas operasional dan dana taktis yang ditopang dari perputaran dana iuran wajib.	Terjerat utang pinjaman online (pinjol) atau koperasi demi membeli bensin menuju sekolah.
Memiliki akses struktural langsung untuk negosiasi jabatan dengan elit penguasa daerah.	Menghadapi ancaman langsung draf SK pemecatan sepihak jika berani memprotes kebijakan kepala sekolah.

Ketimpangan ekstrem ini melahirkan bias empati. Bagi elit sepuh organisasi, aksi mogok dinilai sebagai tindakan radikal yang tidak perlu. Mereka gagal—atau menolak—memahami bahwa bagi seorang guru honorer, menunggaknya gaji selama tiga bulan adalah vonis mati bagi dapur dan kelangsungan hidup anak-istri mereka di rumah.

4. Kesimpulan: Legalisasi Hak Mogok Akibat Kelalaian Upah Melalui Amandemen AD/ART

Jika organisasi ini tidak ingin selamanya dicap sebagai komplotan penindas guru kelas, harus ada pergeseran paradigma hukum internal dalam memandang aksi industrial guru:

Sahkan Klausul “Mogok Kerja Sah” dalam AD/ART: Organisasi harus memasukkan aturan tegas dalam draf anggaran rumah tangga bahwa aksi mogok mengajar dinyatakan sah dan didukung penuh oleh organisasi apabila didasari oleh keterlambatan pembayaran hak upah normatif anggota yang melewati batas waktu 30 hari kalender.
Sediakan “Strike Fund” (Dana Mogok) dari Iuran Anggota: Alokasikan sebagian persentase dari dana iuran anggota khusus untuk membentuk dana darurat mogok kerja (strike fund). Dana ini berfungsi untuk memberikan bantuan logistik pangan dasar bagi guru-guru yang sedang melakukan aksi mogok kerja, sehingga mereka tidak bisa didekte secara ekonomi oleh yayasan atau dinas yang represif.
Tuntut Balik Sekolah/Dinas Terkait Pelanggaran Pidana Ketenagakerjaan: Ketika ada guru daerah yang dikriminalisasi dengan pasal penelantaran anak akibat mogok kerja, LKBH organisasi yang bersih (bukan LKBH papan nama) harus maju dan melakukan serangan balik. Tuntut kepala sekolah, yayasan, atau kepala dinas ke ranah pidana atas pasal penggelapan hak upah pekerja dan pelanggaran hak asasi manusia.

Guru mogok bukan karena mereka benci mengajar atau tidak menyayangi anak didiknya. Guru mogok karena perut mereka lapar, dan tidak ada proses belajar-mengajar yang bermartabat jika gurunya sendiri dipaksa menelan penghinaan ekonomi di ruang kelas yang sunyi.